SBSN PTKIN
Online Services
Pengunjung
20308186
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total
5857
16172
38974
20127821
352772
767036
20308186
Your IP: 35.175.113.29
Tanggal : 26-02-2020 14:53:46
Selasa, 24 November 2015 14:50

(Tulungagung) Akhir-akhir ini semakin banyak produk keuangan dan juga bisnis yang berlabel syari’ah, mulai dari perbankan syari’ah, asuransi syari’ah dan bahkan bisnis-bisnis lain yang mengatasnamakan sebagai usaha yang menggunakan sistem syari’ah. Diakui ataupun tidak, lambat laun seiring dengan perkembangan tersebut maka timbul problem dan persoalan yang berpotensi menjadi sengketa, meskipun belum sekompleks dalam bisnis dan produk keuangan konvensional. Maka dari itu kemudian perlu adanya sebuah lembaga pemerintah yang bisa menjadi mediator atau memfasilitasi sengketa-sengketa tersebut. Pengadilan Agama adalah institusi yang tepat mengambil peran tersebut.

Untuk memberikan pengetahuan dan memperluas wacana bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah mengenai sengketa bisnis syari’ah tersebut, HMJ Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung menyelenggarakan seminar yang bertema “Sengketa Bisnis Syari’ah di Pengadilan Agama”. Seminar yang digelar pada Selasa, 24 November 2015 di Aula Utama IAIN Tulungagung tersebut menghadirkan narasumber H.M. Darin Arif Mu’allifin, S.H., M.H, Wakil Dekan 3 FASIH IAIN Tulungagung dan H. Ma’arif, S.H. M.Hum, salah satu advokat dan praktisi hukum terbaik di Tulungagung.

 
Selasa, 24 November 2015 14:47

(Tulungagung) Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makasetiap warga Negara sesuai dengan perannya masing-masing wajib untuk iktu serta dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam pencegahan maupun pelaporan dalam tindak pidana korupsi. Adapun di lembaga pemerintahan terutama terhadap para pejabat dan penyelenggara negara dalam hal ini salah satunya para Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah maka setiap ASN harus melaporkan harta kekayaannya kepada pimpinan organisasi melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Sebagai bentuk komitmen akan pemberantasan korupsi di kalangan IAIN Tulungagung, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis (bimtek) kepada seluruh dosen dan karyawan yang ada di IAIN Tulungagung. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, 21 November 2015 di Hall Hotel Istana Tulungagung tersebut diikuti oleh sekurang-kurangnya 200 orang yang terdiri dari dosen dan karyawan yang ada di IAIN Tulungagung, berikut juga undangan yang terdiri atas pejabat di Kantor Kemenag Kabupaten dan kepala MAN dan MTsN se-eks Karesidenan Kediri.

 
Jumat, 20 November 2015 15:29

(Tulungagung) Ikatan Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah Indonesia (IMPI) menyelenggarakan Musyawarah sewilayah Wijaya Tirta. Acara yang dihelat dari tanggal 19 hingga 21 November tersebut dihadiri oleh puluhan mahasiswa perwakilan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Jawa.

Ketua Dewan Kehormatan IMPI dalam sambutannya pada acara pembukaan mengatakan, bahwa sebenarnya forum ini belum lama dibentuk, yakni sejak 2 tahun lalu setelah melakukan pertemuan di UIN Maliki Malang akhirnya forum ini bisa terwujud. Hal tersebut didorong oleh keinginan para mahasiswa PGMI beberarapa perguruan tinggi Islam di Indonesia setelah melihat bagaimana mahasiswa jurusan PAI yang sudah terlebih dahulu memiliki forum mahasiswa.

 

Page 89 of 129

<< Start < Prev 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Next > End >>
Hubungi Kami

Jl.Mayor sujadi timur No 46 Tulungagung
0355 - 321513

0355 - 321656

info[at]iain-tulungagung.ac.id